Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan banyak kesalahan di pengelolaan sumber daya alam di indonesia, terutama dalam bidang pertambangan, oleh karenanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat juga mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sementara dan terjadi malahan sebaliknya, katanya di yogyakarta, rabu.

menurut dia dalam sela acara presidential series lecture bertema kontrak karya proasing: indonesia miskin selama ladang emas, kebijakan pertambangan pada indonesia tampak karut marut.

hal tersebut timbulkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin melalui pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sedangkan amat sempit manfaat yang dirasakan oleh rakyat, katanya.

Informasi Lainnya:

ia menyampaikan kondisi tersebut mengakibatkan rakyat indonesia semisal ayam yang mati di lumbung padi. kekayaan alam yang terlalu melimpah belum dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat secara signifikan.

bahkan, bukan hal masih jika ada warga pada kurang lebih pertambangan yang baru hidup pada bawah garis kemiskinan, kata guru besar fakultas ilmu sosial serta ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.

oleh sebab tersebut, menurut dia, para pengambil kebijakan di sektor pertambangan diharapkan langsung mengikuti langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak melakukan negosiasi ulang kontrak kerja sama dan sudah diatur dalam hukum internasional, tutur amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menungkapkan, dibuat salah Satu jenis investasi dan berperan bermanfaat selama kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan dan juga menjadikan negara-negara maju untuk benchmark.

sebagai para intelektualitas kampus sudah saatnya bersama-sama mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi kepada keberadaan kontrak karya yang banyak dalam indonesia,