Menkumham hentikan sementara Kepala Rutan Cipinang

menteri hukum juga hak asasi manusia (menkumham), amir syamsudin, mengambil langkah memutus akan tetapi kepala properti tahanan (karutan) cipinang jakarta, syaiful sahri, per 22 april 2013.

benar, karutan cipinang diberhentikan sementara karena memberikan izin nazaruddin beranjak rutan cipinang, tutur amir dengan layanan pesan singkat selama jakarta, senin.

langkah itu, menurut sekretaris jenderal kementerian hukum dan ham bambang rantam sariwanto, dilaksanakan karena terpidana persentasi suap wisma atlet, m. nazaruddin, dan seharusnya ditahan selama rumah tahanan itu berada di luar rutan yakni dalam rumah sakit abdi waluyo jakarta.

pemberhentian ternyata ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi juga penilaian menyeluruh kepada kejadian itu yaitu apakah sesuai agama atau tidak, hasil evaluasi tetapi, menkumham mengambil kebijakan penggantian kepala rutan cipinang, katanya.

Informasi Lainnya:

menurut bambang, tindakan tersebut merupakan bagian daripada komitmen penanganan serta pemberantasan korupsi.

menkumham berharap narapidana korupsi tak menjadikan sakit dijadikan alasan yang dibuat-buat supaya keluar dari rumah tahanan serta lapas, ungkap bambang.

sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan dokter di rutan cipinang nazaruddin telah menderita sakit dan kemudian didiagnosa untuk sakit batu empedu.

pada 11 april 2013, nazaruddin berobat ke properti sakit abdi waluyo juga dari 20 april 2013, mantan bendahara publik partai demokrat tersebut telah dikembalikan ke rutan cipinang.

istri nazaruddin, neneng sri mulyani, pekan kemarin serta dibolehkan dengan majelis hakim dan menyetujui neneng berobat ke rs abdi waluyo semua selasa-kamis untuk waktu dan tidak sempit.

juru bicara komisi pemberantasan korupsi johan budi menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin terhadap narapidana supaya berobat berada pada kementerian hukum serta ham.

memang nazaruddin baru menjadi tersangka pada kpk supaya persentasi tindak pidana pencucian uang namun kewenangan perihal izin berada selama kemenkumham tapi kami himbau supaya berbagai bagian supaya narapidana jumlah korupsi tidak diberikan treatment yang biasa, kata johan.

nama rs abdi waluyo kerap dijadikan rujukan tersangka persentasi korupsi semisal hartati murdaya, angelina sondakh, m nazaruddin, amran batalipu dan neneng sri wahyuni, padahal kpk maupun pengadilan biasa merujuk rs polri agar pembantaran.